Perang dingin antara Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertamina melalui Pertagas sudah diputuskan jalan keluarnya. Namun, Menteri BUMN Dahlan Iskan masih belum mau menuturkan solusinya seperti apa.
"Sudah diputuskan tapi belum bisa diumumkan," ujar Dahlan di Kedoya, Jakarta, Jumat (10/1).
Ketika didesak keputusan tersebut kapan akan diungkapkan, Dahlan enggan menjawab secara pasti. "Nanti lah enggak sekarang," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Pekerja PGN Haidar menuding Dahlan Iskan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perseteruan ini. Sebab, Dahlan dinilai tidak becus mengurus perusahaan pelat merah.
Dia menceritakan awal perseteruan tersebut terjadi karena adanya Undang-Undang open access atau pemakaian pipa PGN secara bersama-sama. PGN merasa terbelenggu karena aturan ini menyebabkan infrastruktur pipa PGN tidak dibangun untuk dipakai bersama-sama.
"Kita tidak menolak tapi karena infrastruktur kita engga bisa. Harusnya ada infrastruktur untuk ramai-ramai," ucap Haidar ketika berbincang dengan wartawan di Jakarta, Kamis (9/1).
Menurut Haidar, kisruh aturan open access kemudian menjalar ke masalah peleburan PGN dengan Pertagas. Rencana ini disampaikan langsung oleh Dahlan. Menurut Haidar, harusnya BUMN itu fokus mengerjakan usaha masing-masing. Pertamina mengurusi minyak dan PGN mengurusi gas.
"Tapi kenapa Pertamina membuat anak usaha lari ke hilir notabene bisnisnya ke PGN. Pertamina tidak mau lagi jual gas hulu ke PGN dan sekarang lewat Pertagas. Overlapping ini tapi tidak ditengahi oleh Menteri BUMN," tambahnya.
Haidar menyebut, akuisisi PGN oleh Pertagas membutuhkan modal sangat besar yang tidak dipikirkan oleh pejabat BUMN. Dari hitungan Haidar, aksi korporasi ini membutuhkan dana Rp 140 triliun.
"Ambil PGN tidak mudah, itu market kita di pasar Rp 70 triliun, saham di publik Rp 70 triliun. Itu setidaknya Rp 140 triliun," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar